TANJUNGPINANANG, AKSARA.News – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama sejumlah kementerian dan lembaga memperkuat literasi digital sebagai upaya pencegahan judi daring di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menyatakan Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia rawan dimanfaatkan sebagai jalur masuk jaringan judi online lintas negara.

“Judi daring tidak hanya mengancam stabilitas sosial ekonomi, tetapi juga berpotensi menyalahgunakan data pribadi masyarakat,” ujar Syaiful di Tanjungpinang, Selasa (tanggal).

Menurut Syaiful, pemerintah serius memberantas praktik judi daring dengan membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan kementerian, lembaga pusat, daerah, serta kepala daerah.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, dari total penduduk Kepri yang mencapai 2,18 juta jiwa, sebanyak 66.097 orang terindikasi melakukan judi online. Selain itu, hasil pemadanan data PPATK dan Kementerian Sosial mengungkap ada 2.377 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang terlibat dengan total deposit mencapai Rp8,31 miliar.

Syaiful juga mengungkap tantangan dalam pemberantasan judi daring, antara lain penggunaan aplikasi VPN oleh pelaku yang menyulitkan pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat sebagian mudah terjebak iklan judi online.

Sebagai koordinator Desk Pemberantasan Judi Daring, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama PPATK, Polri, Kominfo, Kemensos, BSSN, dan pemerintah daerah. Fokus kerja sama meliputi penyelarasan kebijakan perlindungan data, penguatan regulasi berbasis UU ITE dan UU PDP, serta pengarusutamaan literasi digital sebagai langkah pencegahan sejak dini.

“Literasi digital bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kami optimistis dapat menekan perjudian daring di Indonesia,” kata Syaiful.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan judi daring dengan melakukan pelacakan ASN yang terindikasi terlibat, berkolaborasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk pembinaan, serta menggelar sosialisasi bahaya judi online melalui media sosial.

“Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar program prioritas Presiden dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, literasi digital harus diperkuat sebagai benteng menghadapi ancaman judi daring, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri,” kata Ansar.